JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menilai audit investigatif yang dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia harus menjadi titik balik pembenahan tata kelola perusahaan, bukan sekadar mengungkap dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang diduga terjadi selama bertahun-tahun.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Rivqy itu mengatakan reformasi tata kelola merupakan kebutuhan mendesak agar PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan logistik nasional yang sehat, profesional, dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri logistik.
“PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar perusahaan ini kembali sehat, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan industri logistik yang semakin ketat,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, audit investigatif yang kini dilakukan bersama aparat penegak hukum harus dimaknai sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
Ia menegaskan, PT Pos Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan logistik nasional. Dengan jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, perusahaan tersebut memegang peran penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, hingga mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital.
Karena itu, Gus Rivqy menilai perusahaan membutuhkan tata kelola yang modern, profesional, dan berintegritas agar mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
Meski demikian, ia tetap mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang tengah diusut. Menurutnya, setiap indikasi rekayasa laporan keuangan maupun praktik fraud harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama, maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara,” tegasnya.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu berharap pembenahan tata kelola berjalan beriringan dengan penegakan hukum sehingga kepercayaan publik terhadap PT Pos Indonesia dapat dipulihkan.
“Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” pungkasnya (red)
Berita terkait
