JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mendesak pemerintah segera menjalankan langkah mitigasi darurat menyusul meningkatnya ancaman fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan mencapai probabilitas 98 persen. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan meluas sebelum bertindak.
Menurut Usman, siklus musim kering yang telah dimulai sejak Mei 2026 diperkirakan berlangsung hingga Mei 2027 dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ketahanan pangan nasional serta perekonomian masyarakat.
“Peluang El Nino ekstrem sudah di depan mata, mencapai 98 persen. Pemerintah jangan menunggu sampai hutan terbakar dan sawah retak-retak baru sibuk bertindak. Mitigasi harus dimulai dari sekarang secara terukur dan terkoordinasi,” ujar Usman Husin di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Legislator asal Nusa Tenggara Timur itu meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang dinilai paling rentan mengalami penurunan curah hujan secara drastis. Menurutnya, prioritas utama adalah menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat serta pasokan air untuk sektor pertanian.
Usman juga mendorong pemerintah mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan sebagai langkah antisipatif untuk mengisi kapasitas waduk, embung, dan daerah tangkapan air sebelum puncak musim kemarau terjadi.
“Strategi modifikasi cuaca wajib dimaksimalkan di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Kerahkan teknologi untuk mengamankan cadangan air di embung dan bendungan. Ini adalah benteng pertahanan pertama kita melawan kekeringan berkepanjangan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengusulkan percepatan pembangunan jaringan pipanisasi darurat dari sumber-sumber air terdekat menuju kawasan pertanian produktif yang mulai mengalami kekurangan pasokan air.
Menurut Usman, langkah tersebut penting untuk melindungi petani yang telah mengeluarkan biaya besar membeli benih, pupuk, dan mengolah lahan agar tidak mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan.
“Petani sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan modal besar untuk mengolah lahan. Jangan sampai kerja keras mereka berujung pada kebangkrutan hanya karena negara terlambat mengantisipasi iklim. Jika produksi pangan jatuh, harga komoditas di pasar melonjak, dan masyarakat luas yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya (red)
Berita terkait
