JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan kebutuhan anggaran preservasi atau perawatan jalan nasional. Ia menilai alokasi anggaran yang direncanakan untuk 2027 terlalu kecil dan berisiko menyebabkan kerusakan jalan semakin meluas.
Menurut Sudjatmiko, kebutuhan dana preservasi jalan nasional mencapai sekitar Rp6,7 triliun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini dinilai hanya cukup membiayai pekerjaan pemeliharaan selama dua bulan, sehingga menyisakan persoalan besar pada sisa tahun anggaran.
“Ini yang menjadi sorotan kami. Kebutuhan perawatan jalan nasional sekitar Rp6,7 triliun. Tidak mungkin urusan preservasi jalan hanya dibiayai untuk dua bulan, sementara sepuluh bulan berikutnya masih menjadi backlog,” ujar Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2026).
Politisi Fraksi PKB itu mengingatkan bahwa jalan nasional merupakan tulang punggung konektivitas dan aktivitas ekonomi yang menghubungkan jalan provinsi hingga jalan kabupaten. Karena itu, menurutnya, pemeliharaan infrastruktur jalan tidak boleh dipandang sebagai program yang dapat ditunda.
Ia menilai klaim tingginya tingkat kemantapan jalan nasional belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kalau jalan berlubang terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Selain mengkritisi minimnya anggaran preservasi, Sudjatmiko juga menyoroti belum terealisasinya anggaran pembangunan perlintasan kereta api tidak sebidang yang sebelumnya dijanjikan pemerintah. Ia meminta adanya koordinasi lebih intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Bappenas agar program tersebut segera berjalan.
Menurutnya, pembangunan perlintasan tidak sebidang sangat penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang memiliki tingkat kepadatan perlintasan kereta api cukup tinggi.
Sudjatmiko berharap pemerintah segera memperkuat komitmen terhadap pembiayaan infrastruktur dasar, terutama preservasi jalan nasional, agar kualitas layanan transportasi tetap terjaga sekaligus menjamin keselamatan masyarakat (red)
Berita terkait
