JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Kasus tersebut menjadi sorotan karena salah satu pihak yang diduga terlibat disebut merupakan anggota TNI aktif.
Cindy menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara harus diproses secara profesional, objektif, dan transparan agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Cindy Monica dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Cindy menilai proses penanganan perkara harus mengedepankan prinsip akuntabilitas. Ia mengapresiasi langkah awal Kodam I/Bukit Barisan yang telah melakukan penyelidikan internal dan memberikan penjelasan kepada publik, namun menekankan agar seluruh proses hukum berjalan secara terbuka.
Menurutnya, komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas utama, terlebih apabila dugaan keterlibatan aparat negara terbukti dalam proses penyelidikan.
“Komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas legislator Daerah Pemilihan Sumatera Barat II tersebut.
Cindy juga mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Ia berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme aparat negara, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum.
“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi negara. Karena itu, penyelesaian perkara secara transparan, adil, dan sesuai hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
