JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menegaskan pemerintah tetap menghormati kritik dan demonstrasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar aksi penyampaian pendapat tidak dimanfaatkan untuk mengganggu jalannya pemerintahan yang sedang fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji saat merespons peringatan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan adanya pihak-pihak yang membayar aksi demonstrasi.
Menurut Sarmuji, kebebasan menyampaikan kritik harus tetap dijaga, tetapi tidak boleh bergeser menjadi tindakan yang menghambat agenda pembangunan nasional.
“Kita tetap menghargai kritisisme, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan yang lagi berusaha keras meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Sarmuji, Kamis (25/6/2026).
Ia juga meyakini peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo didasarkan pada informasi yang diperoleh dari aparat negara yang memiliki kemampuan mendeteksi berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas.
“Ya sinyalemen Presiden berdasarkan informasi yang beliau terima. Kan ada aparat negara yang bisa mendeteksi,” ujarnya.
Karena itu, Sarmuji mengimbau pihak-pihak yang diduga mendanai demonstrasi dengan tujuan menciptakan instabilitas agar segera menghentikan tindakan tersebut.
“Jadi yang membayar atau mendanai sebaiknya tidak diteruskan. Apalagi jika tujuannya untuk mengganggu stabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo mengaku mengetahui adanya pihak-pihak yang membayar massa demonstrasi. Kepala Negara pun mengingatkan agar praktik tersebut tidak terus dilakukan karena dapat mengganggu stabilitas nasional (red)
Berita terkait
