JAKARTA, BERITA SENAYAN – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI meluncurkan inisiatif strategis InoServe Indonesia: Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik sebagai upaya mendorong transformasi birokrasi dari pola kerja yang terfragmentasi menuju ekosistem inovasi yang kolaboratif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Inisiatif tersebut merupakan proyek perubahan yang dipimpin Dadan Sidqul Anwar dalam Program Kepemimpinan Nasional (PKN) II Kementerian Dalam Negeri. Program ini hadir sebagai respons atas masih maraknya inovasi pelayanan publik yang berjalan sendiri-sendiri dan belum mampu menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dadan, selama ini banyak inovasi di sektor publik yang terjebak dalam fenomena yang disebut sebagai “egosistem”, yakni kondisi ketika setiap instansi lebih fokus pada capaian sektoral, administratif, dan penghargaan dibandingkan menghasilkan manfaat nyata bagi publik.
“InoServe Indonesia bukan sekadar platform atau ajang kompetisi baru. Ini adalah blueprint untuk membangun jaringan kolaborasi yang terkoneksi, terbuka, dan fungsional. Kita ingin menggeser paradigma inovator birokrasi dari sekadar mengejar penghargaan atau memenuhi output administratif, menuju penciptaan nilai publik yang terukur bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Dadan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dadan menjelaskan, data menunjukkan ribuan aplikasi dan inovasi pelayanan publik telah diluncurkan berbagai instansi pemerintah. Namun, banyak inovasi tersebut belum menunjukkan korelasi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena minimnya integrasi dan kolaborasi lintas sektor.
Karena itu, InoServe Indonesia dirancang untuk membangun sistem inovasi yang lebih terhubung, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam implementasinya, InoServe Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, Organizational Enablers, yakni penguatan sumber daya manusia, kepemimpinan, regulasi, budaya inovasi, modal, dan infrastruktur. Kedua, Multi-Actor Synergy (Hexa-Helix) yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, media, hingga lembaga hukum dan keuangan. Ketiga, Outcome Orientation, yakni memastikan setiap inovasi memiliki dampak yang terukur melalui instrumen seperti Social Return on Investment (SROI).
“Kami mendorong seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk menerapkan ekosistem inovasi pelayanan publik agar birokrasi kita dapat menjadi problem solver yang tangkas, adaptif, dan benar-benar berdampak,” tegas Dadan.
Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, yang menilai proyek perubahan ini dapat mengubah paradigma inovasi birokrasi yang selama ini masih terkotak-kotak.
“Melalui proyek perubahan ini akan mengubah cara kita melakukan inovasi yang semula terkotak-kotak dan dilakukan dalam konteks prosedur birokrasi menjadi lebih inklusif, terintegrasi, serta mampu membangun sistem kolaborasi yang memadukan gagasan terbaik,” ujar Taufiq.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN, Agus Sudrajat, menilai InoServe Indonesia menjadi peta jalan kebijakan yang dibutuhkan untuk mentransformasi birokrasi dari sekadar menghasilkan inovasi menjadi pengelola nilai publik yang terukur.
Proyek InoServe Indonesia juga telah memperoleh dukungan dari Kementerian PANRB dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri dalam rangka penguatan kapasitas inovasi pelayanan publik dan percepatan peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID).
Melalui inisiatif ini, LAN RI berharap tata kelola inovasi pelayanan publik di Indonesia dapat berubah dari aktivitas yang bersifat parsial menjadi ekosistem yang terintegrasi, inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan pelayanan publik berkelas dunia yang berdampak langsung bagi masyarakat (red)
Berita terkait
