JAKARTA, BERITA SENAYAN – Forum Staf Anggota (Fosta) Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai pemerintah menghadapi pilihan sulit dalam menjaga stabilitas harga energi nasional di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menahan harga Pertamax dinilai dapat melindungi masyarakat dalam jangka pendek, namun berisiko memperbesar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Fosta Fraksi Partai Golkar DPR RI, Nur Wahyu Satrio Wibowo, mengungkapkan bahwa harga keekonomian Pertamax saat ini diperkirakan telah mencapai Rp18.869 per liter. Sementara itu, harga jual di SPBU masih berada di kisaran Rp12.300 per liter.
“Apabila kondisi ini terus dipertahankan, dengan rata-rata konsumsi Pertamax sekitar 30 juta liter per hari, maka beban yang harus ditanggung mencapai sekitar Rp197 miliar per hari atau hampir Rp5,9 triliun per bulan,” ujar Satrio dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Berita Senayan, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan kajian strategis Fosta FPG DPR RI, tekanan terhadap fiskal negara semakin berat akibat harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang pada Mei 2026 mencapai USD106,56 per barel atau sekitar 52,23 persen di atas asumsi APBN sebesar USD70 per barel. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS.
Fosta mencatat total subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2026 diperkirakan mencapai Rp203,7 triliun atau meningkat lebih dari 200 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah untuk menjaga harga energi tetap stabil.
Meski demikian, Satrio mengingatkan bahwa kebijakan menaikkan harga Pertamax juga bukan tanpa risiko. Pengalaman sebelumnya menunjukkan kenaikan harga Pertamax justru mendorong masyarakat beralih menggunakan Pertalite yang lebih murah.
Saat harga Pertamax naik hingga Rp14.500 per liter pada 2022, konsumsi Pertalite tercatat meningkat sekitar 6,4 juta liter per hari. Fenomena tersebut dinilai berpotensi memperbesar beban subsidi karena mayoritas pengguna Pertalite masih berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas.
Kajian Fosta FPG DPR RI menunjukkan sekitar 63 persen konsumsi Pertalite masih dinikmati kelompok masyarakat mampu. Jika perpindahan konsumsi terjadi secara besar-besaran, maka subsidi energi yang ditanggung pemerintah berpotensi semakin membengkak.
Selain itu, pemerintah saat ini memberikan subsidi dan kompensasi sekitar Rp6.088 per liter untuk Pertalite. Dengan konsumsi harian mencapai sekitar 80,186 juta liter, beban subsidi Pertalite diperkirakan mencapai Rp488,17 miliar per hari atau sekitar Rp178,18 triliun per tahun.
Karena itu, Fosta FPG DPR RI menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif dibanding sekadar menaikkan harga Pertamax. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah memperkuat mekanisme subsidi tepat sasaran agar anggaran negara tetap sehat tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial di masyarakat.
Menurut Satrio, kebijakan energi ke depan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara. Tanpa langkah yang tepat, tekanan terhadap APBN dikhawatirkan akan semakin besar di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung (red)
Berita terkait
