JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai menekan sektor manufaktur nasional. Menurutnya, lonjakan biaya energi dan logistik berpotensi menggerus daya saing industri hingga mengancam pasar ekspor Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pelaku industri, terutama sektor kecil dan menengah, kini menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya biaya operasional.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” tegas Novita.
Menurutnya, gejolak harga energi yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026 telah menciptakan ketidakpastian usaha di berbagai daerah. Tidak hanya meningkatkan biaya produksi, kondisi tersebut juga mengganggu distribusi logistik yang menjadi tulang punggung aktivitas industri nasional.
Dalam rapat tersebut, Novita mempertanyakan sejauh mana kesiapan Kementerian Perindustrian dalam memetakan dampak ekonomi akibat kenaikan harga energi terhadap sektor manufaktur. Ia menilai pemerintah harus memiliki data yang komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Novita juga mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret. Sejumlah opsi seperti insentif fiskal, relaksasi pajak, subsidi energi industri, hingga dukungan logistik bagi kawasan industri terdampak dinilai perlu dipertimbangkan untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan energi dan logistik yang tidak segera ditangani dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional. Gangguan distribusi bahan baku maupun produk jadi berpotensi menurunkan kepercayaan pasar internasional terhadap industri Indonesia.
“Jika biaya logistik terus meningkat dan distribusi terganggu, bukan hanya industri yang dirugikan. Kita juga berisiko kehilangan pasar ekspor, kehilangan investasi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja nasional,” ujarnya.
Novita menegaskan sektor manufaktur merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang responsif dan terukur agar dunia usaha tidak menghadapi tekanan biaya produksi sendirian di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, menjaga keberlangsungan industri nasional bukan hanya soal mempertahankan produksi, tetapi juga melindungi jutaan tenaga kerja dan memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar global (red)
Berita terkait
