YOGYAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan bahwa industri film saat ini tidak lagi sekadar produk budaya, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam diplomasi budaya, promosi pariwisata, penguatan UMKM kreatif, hingga penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) yang digelar pada 5–7 Juni 2026 di Yogyakarta. Festival film internasional berbasis Asia ini diselenggarakan oleh Yayasan Sinema Yogyakarta dan telah menjadi wadah bagi sineas muda maupun profesional dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, mengatakan pihaknya telah menyerap berbagai aspirasi pelaku industri film terkait sejumlah hambatan regulasi yang dinilai masih membebani sektor perfilman nasional.
“Tadi kami berdiskusi menyerap aspirasi para pelaku perfilman soal regulasi, multiple taxes alias pajak di banyak meja yang menghambat perkembangan industri film di Indonesia,” ungkapnya, Jumat (5/6/2026).
Ia juga menyoroti adanya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda serta skema pajak berlapis dari tahap produksi hingga distribusi yang dinilai memberatkan pelaku industri.
“Industri ini belum tumbuh kuat, tapi sudah dibebani berlapis-lapis. Ini tentu menjadi persoalan bagi kreativitas dan investasi,” tegasnya.
Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan tersebut untuk berdialog langsung serta menyerap aspirasi dari pelaku industri perfilman di lapangan.
Hasil dari kunjungan ini, lanjut Chusnunia, akan dijadikan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional.
“Nantinya kami akan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan temuan lapangan guna memperkuat peran festival film sebagai bagian integral dari strategi distribusi dan kreativitas film nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, diperlukan keberpihakan kebijakan yang lebih kuat agar film dapat diintegrasikan sebagai instrumen promosi budaya dan pariwisata nasional, sebagaimana praktik di berbagai negara.
“Kalau kita lihat praktik global, film mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Komisi VII DPR RI juga mendorong penguatan sinergi multipihak agar sineas muda, komunitas film, dan pelaku UMKM kreatif semakin terlibat dalam ekosistem perfilman nasional.
“Kami juga terus mendorong sinergi multipihak yang berkelanjutan agar festival-festival film seperti JAFF ini menjadi motor penggerak kreativitas, distribusi, dan daya saing perfilman Indonesia,” pungkasnya (red)
Berita terkait
