JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, mengkritik wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) sebaiknya fokus terlebih dahulu pada perbaikan pelaksanaan program di dalam negeri.

Marwan menegaskan bahwa kondisi pengelolaan program MBG saat ini masih belum optimal dan dinilai belum transparan. Ia mengingatkan adanya potensi kebocoran anggaran jika tata kelola tidak segera diperbaiki.

Baca Juga: Safaruddin: Pengawasan Polri Harus Seimbang antara Kompolnas dan Propam

“Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri. Urus dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program ini bisa rusak kalau tidak dikelola secara profesional dan transparan,” ujar Marwan di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai Rp268 triliun sebagaimana tertuang dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, pengelolaan dana jumbo tersebut harus diawasi ketat agar tidak terjadi kebocoran di lapangan.

Marwan juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran program tersebut. Ia menilai transparansi mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

“Penggunaan anggaran untuk program raksasa ini harus diaudit secara transparan oleh BPK,” tegasnya.

Selain itu, ia turut mengkritik kinerja Kementerian Keuangan yang dinilai kurang detail dalam mengawasi realisasi belanja program di lapangan. Menurutnya, ketidaktepatan pengawasan dapat memperbesar risiko kebocoran anggaran.

Marwan juga menyinggung kondisi pasar keuangan nasional yang tengah tertekan, termasuk arus modal keluar dan pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menilai situasi tersebut memperkuat alasan perlunya disiplin fiskal yang ketat.

“Setiap rupiah anggaran negara harus digunakan secara bijak dan efisien demi menjaga kesehatan APBN,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas fiskal dan efektivitas program dalam negeri sebelum memperluas kebijakan ke luar negeri (red)