JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah memperkuat program biodiesel dan mempercepat hilirisasi industri sawit sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga serta melindungi petani dari gejolak pasar global.

Menurut Firman, penguatan pasar domestik menjadi semakin penting di tengah munculnya kekhawatiran atas dampak kebijakan ekspor sawit satu pintu yang dijalankan melalui BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Ia menilai peningkatan serapan dalam negeri dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengurangi ketergantungan industri sawit nasional terhadap pasar ekspor.

“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani,” ujar Firman dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa program biodiesel selama ini terbukti mampu menyerap sebagian produksi minyak sawit nasional. Karena itu, pemerintah perlu terus memperluas pemanfaatan energi berbasis sawit guna menjaga permintaan domestik tetap kuat.

Selain biodiesel, Firman juga menilai hilirisasi industri sawit harus menjadi prioritas nasional. Dengan memperbanyak produk turunan bernilai tambah, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas sawit, tetapi juga memperkuat daya tahan industri terhadap fluktuasi pasar internasional.

Hilirisasi Tingkatkan Nilai Tambah Sawit

Firman menegaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar dunia harus mampu memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor tersebut melalui pengembangan industri hilir.

Menurutnya, hilirisasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memperbesar kontribusi sawit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan dampak kebijakan tata niaga sawit terhadap petani. Firman mengaku menerima berbagai keluhan terkait penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) setelah diumumkannya kebijakan ekspor satu pintu.

“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegasnya.

Firman berharap pemerintah dapat menyeimbangkan agenda reformasi tata niaga dengan perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha. Dengan demikian, pengembangan industri sawit dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

Menurutnya, keberhasilan industri sawit nasional pada akhirnya harus diukur dari kemampuan menjaga stabilitas harga, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan manfaat yang adil bagi petani sebagai pelaku utama di lapangan (red)