JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menilai kondisi TPST Bantargebang menjadi alarm serius bagi tata kelola sampah nasional. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah besar melalui Gerakan Pilah Sampah Nasional untuk mencegah krisis lingkungan yang semakin parah.
Ratna mengatakan persoalan sampah di Indonesia sudah memasuki fase darurat karena sistem pengelolaan masih bertumpu pada metode lama tanpa pemilahan sejak dari sumbernya.
“Jangan sampai persoalan seperti di Bantargebang terus berulang. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola sampah,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, lonjakan volume sampah yang terus terjadi membuat kapasitas tempat pembuangan akhir semakin kritis. Ia menyoroti pasokan sampah Jakarta ke Bantargebang yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari dan berpotensi memicu pencemaran udara, polusi air lindi, hingga gangguan kesehatan masyarakat sekitar.
Ratna menilai akar persoalan terletak pada minimnya budaya memilah sampah di tingkat rumah tangga maupun kawasan publik. Padahal, sampah organik, anorganik, hingga bahan berbahaya masih dapat diolah menjadi energi, pupuk, maupun produk daur ulang bernilai ekonomi.
“Pilah sampah harus menjadi gerakan nasional karena persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama. Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat edukasi pengelolaan sampah melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di sekolah, pasar, kawasan industri, hingga lingkungan permukiman.
Menurut Ratna, pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan daerah maupun pusat. Ia menegaskan diperlukan kebijakan berkelanjutan dari hulu hingga hilir agar budaya memilah sampah benar-benar tertanam di masyarakat.
“Gerakan pilah sampah harus dimulai dari rumah sebagai unit terkecil, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh,” tegasnya.
Ratna turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menggalakkan pemilahan sampah di tingkat warga. Namun, ia menilai upaya tersebut harus diperluas secara nasional agar Indonesia tidak menghadapi ancaman krisis sampah yang lebih besar di masa mendatang (red)
Berita terkait
