JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan insentif bagi investor menyusul kebijakan pengetatan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) serta rencana penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba).
Menurut Syafruddin, kebijakan menahan 50 persen DHE SDA di bank milik negara selama satu tahun memang penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan fiskal nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu iklim investasi dan arus kas pelaku usaha.
“Pemerintah perlu mendengarkan kalkulasi dari para pelaku usaha agar operasional investasi mereka tidak mandek akibat masalah likuiditas,” ujar Syafruddin di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Legislator yang akrab disapa Udin itu menyoroti kekhawatiran investor, termasuk dari Kamar Dagang China, terkait potensi pembekuan cash flow akibat kebijakan retensi DHE.
Karena itu, ia mendorong perbankan BUMN menghadirkan solusi berupa insentif bunga kompetitif hingga fasilitas pembiayaan modal kerja khusus atau back-to-back loan dengan jaminan dana DHE yang ditahan pemerintah.
“Dengan begitu, likuiditas operasi jangka panjang perusahaan tidak terganggu sehingga investor juga ada jaminan jika mereka tidak akan merugi dengan kebijakan DHE,” katanya.
Selain soal DHE, Syafruddin juga meminta pemerintah menerapkan skema progresif dan adaptif dalam rencana kenaikan tarif royalti dan bea keluar minerba. Menurutnya, besaran royalti perlu disesuaikan dengan kondisi harga komoditas global agar tidak membebani industri hilirisasi saat pasar sedang melemah.
“Kita ingin investasi yang masuk ke Indonesia benar-benar membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya lewat kontribusi fiskal dan cadangan devisa yang kuat,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan hilirisasi industri membutuhkan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepastian usaha bagi investor. Karena itu, dialog konstruktif antara pemerintah dan mitra investor dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan investasi tetap tumbuh di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto (red)
Berita terkait
