JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah segera meluncurkan Gerakan Pilah Sampah Nasional sebagai langkah konkret mengatasi krisis sampah yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Menurut Ratna, persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara konvensional karena volume limbah terus meningkat akibat minimnya budaya memilah sampah sejak dari sumbernya.

“Kami meminta pemerintah segera menyusun gerakan pilah sampah nasional agar persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan dapat ditangani secara lebih serius dan terukur. Jangan sampai masalah sampah ini menjadi bom waktu yang memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ratna menilai akar persoalan sampah di Indonesia terletak pada kebiasaan masyarakat mencampur seluruh jenis sampah tanpa pemilahan. Padahal, menurutnya, sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), hingga residu masih memiliki nilai guna jika diproses secara tepat.

“Pilah sampah harus menjadi gerakan nasional karena persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama. Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional,” katanya.

Politisi PKB tersebut juga menekankan pentingnya reformasi total tata kelola sampah dari hulu hingga hilir. Ia mendorong edukasi pemilahan sampah dilakukan secara masif mulai dari rumah tangga, sekolah, pasar, hingga kawasan industri.

Selain itu, Ratna meminta pemerintah kembali menghidupkan semangat gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang pernah digencarkan secara nasional. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah harus menjadi program berkelanjutan dan tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan.

“Pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kebijakan dari pusat sampai daerah agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya nasional,” tegasnya.

Ratna juga menyoroti kondisi TPST Bantargebang yang dinilainya sudah memasuki fase kritis akibat tingginya volume sampah dari Jakarta yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari.

Ia mengingatkan, tanpa perubahan besar dalam tata kelola limbah nasional, ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat akan semakin serius.

“Gerakan pilah sampah harus dimulai dari rumah sebagai unit terkecil, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh,” pungkas Ratna (red)