JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penugasan prajurit TNI dalam misi perdamaian internasional, menyusul gugurnya tiga personel TNI di Lebanon.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), sebagai respons atas insiden yang terjadi dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Puan, evaluasi tersebut penting untuk memastikan aspek keselamatan prajurit menjadi prioritas utama, termasuk kejelasan mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal bagi personel di wilayah konflik.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar penugasan prajurit ke depan benar-benar memperhatikan standar keamanan internasional,” ujarnya.
Selain itu, DPR juga mendorong dilakukannya investigasi bersama PBB secara transparan dan akuntabel guna mengungkap secara objektif peristiwa yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI tersebut.
Puan menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan optimal bagi setiap prajurit yang menjalankan tugas kemanusiaan di luar negeri.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti dinamika geopolitik global yang kian memanas, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak luas, termasuk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurutnya, konflik global tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga berpotensi memicu tekanan ekonomi seperti kenaikan harga energi, inflasi, serta ketidakpastian investasi.
Karena itu, DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, DPR juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan konflik, terutama di Timur Tengah, agar keselamatan mereka tetap terjamin.
Puan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus diperkuat sebagai instrumen strategis dalam menghadapi dinamika global, sekaligus menjaga kepentingan nasional Indonesia (red)
Berita terkait
