JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan Megawati Institute diharapkan menjadi pusat kajian kebijakan strategis yang berkontribusi bagi penguatan demokrasi dan arah pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Megawati saat mengunjungi kantor baru Megawati Institute di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan menjelang hari ulang tahun Megawati yang jatuh pada Jumat, 23 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Megawati didampingi Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo, serta jajaran pengurus partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kunjungan ini merupakan kali pertama Megawati meninjau langsung kantor Megawati Institute setelah pendiriannya disahkan secara hukum.
“Ini kunjungan pertama Ibu Megawati ke kantor Megawati Institute yang beberapa hari lalu akta notarisnya ditandatangani. Dalam waktu dekat kantor ini akan mulai beroperasi,” ujar Hasto.
Selama peninjauan, Megawati mengelilingi sejumlah ruangan, termasuk area perpustakaan dan taman kecil di bagian belakang gedung. Ia juga berdialog dengan Hilmar Farid mengenai konsep dan arah pengembangan lembaga tersebut.
“Ibu Megawati menyampaikan harapan agar Megawati Institute menjadi wadah pemikiran yang fokus pada pengembangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, Pola Pembangunan Semesta dan Berencana, serta kepemimpinan strategis beliau sebagai Presiden Kelima RI,” jelas Hasto.
Menurutnya, Megawati Institute diarahkan menjadi pusat riset dan diskusi kebijakan strategis melalui kegiatan penelitian, penggalangan pemikiran para intelektual dan cendekiawan, serta penguatan budaya berpikir kritis dan dialektis di tengah masyarakat.
Hasto juga menjelaskan penunjukan Hilmar Farid sebagai Direktur Eksekutif dilakukan karena kapasitas kepemimpinan dan jejaring luas yang dimilikinya, terutama dengan perguruan tinggi dan lembaga kajian kebijakan.
“Ibu Megawati ingin institusi ini berperan aktif memperkaya diskursus kebijakan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” pungkas Hasto (red)
Berita terkait
