JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pengamat politik Hendri Satrio menilai pengalaman Joko Widodo alias Jokowi dalam membangun komunikasi dan bekerja sama dengan berbagai kekuatan partai politik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan dirinya menghadapi dinamika politik saat ini.
Hendri menyoroti kembali konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024, khususnya ketika Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bergabung dengan Anies Baswedan setelah sebelumnya Anies dibangun bersama NasDem, Demokrat, dan PKS.
Menurut Hendri, perubahan konfigurasi tersebut menarik jika dikaitkan dengan hubungan politik Cak Imin dan PKB dengan Jokowi. Ia bahkan menyebut Cak Imin sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kedekatan politik dengan mantan presiden tersebut.
“Muhaimin Iskandar dan PKB ini menurut saya justru sekutu paling ideal dan dekat buat Jokowi. Jadi menurut saya, waktu 2024 itu bagaimana Jokowi mengelola politik sehingga Prabowo dan Gibran menang,” kata Hensa dalam perbincangan bersama Helmy Yahya di YouTube Helmy Yahya Bicara, dikutip Minggu (4/10/2026).
Hendri Soroti Perubahan Konfigurasi Politik 2024
Hendri menilai dinamika pembentukan pasangan Anies-Muhaimin menjadi salah satu peristiwa yang dapat digunakan untuk membaca pola hubungan antarkekuatan politik menjelang Pemilu 2024.
Sebelum berpasangan dengan Cak Imin, Anies sebelumnya berada dalam konfigurasi politik bersama NasDem, Demokrat, dan PKS. Setelah deklarasi Anies-Muhaimin, Demokrat menyatakan keluar dari koalisi, sementara NasDem, PKB, dan PKS melanjutkan dukungan kepada pasangan tersebut.
Dalam pandangan Hendri, Cak Imin merupakan figur yang mampu beradaptasi di tengah perubahan konfigurasi politik. Ia menyebut kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan Cak Imin menarik untuk diperhatikan ketika membahas jejaring politik Jokowi.
“Jangan-jangan memang proxy terkuatnya Jokowi ini ya Cak Imin. Cak Imin memang canggih, cair banget. Dia yang paling paham bagaimana berselancar,” ujar Hensa.
Pernyataan tersebut merupakan analisis Hendri mengenai relasi dan jejaring politik, bukan pernyataan resmi dari Jokowi maupun Cak Imin mengenai adanya hubungan sebagai “proxy”.
Hendri kemudian mengaitkan dinamika tersebut dengan pengalaman Jokowi selama memimpin pemerintahan. Menurut dia, berbagai partai politik besar pernah bekerja sama atau berada dalam pemerintahan Jokowi.
“Masalahnya, ada enggak kekuatan politik di Indonesia yang tidak pernah berkoalisi dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Jadi Jokowi tahu persis cara mainnya karena semuanya pernah di lingkaran dia,” kata Hensa.
Ia menyebut sejumlah partai, mulai dari Gerindra, Golkar, PDIP, PKS, Demokrat, PKB hingga NasDem, sebagai kekuatan politik yang pernah memiliki hubungan kerja sama dengan Jokowi.
Jejaring Politik Jokowi dan Perkara Gibran di MK
Menurut Hendri, pengalaman berinteraksi dengan berbagai partai tersebut membuat Jokowi memiliki pengetahuan mengenai karakter dan pola komunikasi masing-masing kekuatan politik.
“Pak Jokowi sudah tahu caranya menang dan enggak ada yang tidak bersama dia. Siapa yang enggak bersama dia? Enggak ada. Jokowi tahu cara mainnya PKS bagaimana, Demokrat bagaimana, PKB bagaimana, Nasdem bagaimana,” ujar Hensa.
Atas dasar itu, Hendri menilai kekuatan politik Jokowi tidak hanya dapat dibaca dari kendaraan politik yang digunakan. Ia juga menyoroti jejaring yang terbentuk selama Jokowi berinteraksi dengan berbagai partai politik.
“Masih punya jaringannya. Wajar kalau dia bilang dia enggak takut, ‘gue tahu semua kok’. Dia mengerti rencana, tahu cara mainnya partai-partai politik di Indonesia,” ujar Hendri.
Meski demikian, Hendri menyebut masih terdapat perkembangan hukum yang menurutnya perlu diperhatikan ketika membaca kemungkinan langkah politik Jokowi berikutnya, yakni perkara di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan surat kesetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Hendri, perkembangan perkara tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembacaan terhadap langkah politik Jokowi ke depan. Pemberitaan lain mengenai pernyataan Hendri juga menempatkan perkara tersebut sebagai salah satu hal yang dinilai perlu ditunggu.
“Makanya menarik nih menunggu hasil MK tentang surat kesetaraan kemampuan Gibran, ujungnya akan seperti apa karena ini juga jadi faktor langkah politik Jokowi ke depannya,” pungkas Hensa (red)
Berita terkait
