JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan di tengah krisis kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Menurut Neng Eem, penanganan dampak karhutla tidak boleh dilakukan secara seragam. Anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit kronis membutuhkan perhatian dan layanan kesehatan yang lebih cepat.
“Anak-anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, dan penderita penyakit kronis harus jadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan kelompok rentan ini mendapat penanganan medis secara cepat dan tidak disamakan dengan warga berisiko rendah,” ujar Neng Eem di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Neng Eem menilai kabut asap karhutla tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan. Paparan udara tercemar secara terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kondisi tubuh lebih rentan terhadap polusi udara.
“Kabut asap karhutla di Kalimantan bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi sudah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh informasi mengenai kondisi kualitas udara secara terbuka.
Pemerintah Diminta Siapkan Evakuasi Kelompok Rentan
Neng Eem mendorong pemerintah menyiapkan skema perlindungan dan evakuasi yang lebih terarah bagi kelompok berisiko tinggi.
Langkah tersebut diperlukan apabila kondisi kualitas udara di suatu wilayah telah mencapai level tidak sehat hingga berbahaya. Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan penanganan kabut asap.
“Ketika indikator menunjukkan kondisi tidak sehat hingga berbahaya, keselamatan warga harus jadi prioritas utama,” katanya.
Pemerintah juga diminta memastikan kelompok rentan mendapatkan akses pengobatan tanpa hambatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Masker Standar Dinilai Penting
Selain evakuasi dan layanan medis, Neng Eem meminta pemerintah memperhatikan kualitas alat perlindungan yang diberikan kepada masyarakat.
Ia menilai pembagian masker tidak boleh sekadar menjadi bantuan simbolis, tetapi harus mampu memberikan perlindungan terhadap partikulat halus.
“Distribusi masker harus tepat guna, seperti tipe KN95 yang mampu menyaring partikulat halus. Pembagian masker tidak boleh sekadar simbolis tanpa memberikan perlindungan optimal bagi paru-paru masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan tersebut menjadi semakin penting bagi kelompok rentan yang memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan akibat polusi udara.
Neng Eem juga mendesak pemerintah meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Puskesmas hingga rumah sakit daerah harus mampu merespons apabila terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) maupun keluhan kesehatan lain seperti iritasi mata.
“Pemerintah wajib hadir tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menyediakan layanan medis gratis dan responsif,” pungkasnya.
Ia menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengendalian sumber asap hingga memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai (red)

Berita terkait