JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jaelani mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera mengambil langkah cepat menyusul kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
Kebakaran terbaru menghanguskan kawasan Sabana Pengol dan meluas hingga area Jemplang akibat tiupan angin kencang.
Jaelani menilai kebakaran yang kembali terjadi di kawasan konservasi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jaelani menegaskan, Kemenhut tidak boleh menjadikan faktor alam sebagai satu-satunya alasan terjadinya kebakaran. Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan mengenai potensi karhutla akibat anomali cuaca yang kuat.
“Kemenhut tidak boleh lagi beralasan karena faktor alam sebagai pemicu kebakaran, sebab BMKG jauh hari telah memperingatkan adanya potensi karhutla akibat anomali cuaca yang kuat,” ujar Jaelani di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, kejadian yang berulang menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan kesiapsiagaan di kawasan TNBTS.
“Kementerian Kehutanan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tata kelola pencegahan dan penanggulangan karhutla di kawasan TNBTS karena kejadian ini bukanlah yang pertama kali,” tegasnya.
Dorong Penguatan Deteksi Dini Berbasis Teknologi
Jaelani juga mendorong Kemenhut memperkuat sistem deteksi dini dengan memanfaatkan teknologi modern. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi perluasan titik api dan mempercepat respons ketika kebakaran mulai terdeteksi.
Ia menilai penggunaan data spasial, citra satelit, serta pemantauan cuaca harus menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan kawasan konservasi.
“Harusnya Kemenhut memperjelas standar operasional pengawasan, patroli, deteksi dini, dan respons cepat pada titik rawan kebakaran, sehingga kebakaran kawasan tidak terus berulang,” ucap Jaelani.
Selain itu, legislator asal Sulawesi Tenggara tersebut meminta adanya prosedur mitigasi yang jelas dan transparan. Prosedur itu mencakup perlindungan ekosistem sekaligus keberlangsungan sektor pariwisata di kawasan TNBTS.
Jaelani menekankan pentingnya penetapan indikator peringatan dini dan prosedur penutupan kawasan berdasarkan tingkat risiko yang terukur.
Menurutnya, kebijakan mitigasi yang komprehensif dapat membantu mencegah meluasnya kebakaran sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan konservasi.
“Kami mendorong Kementerian Kehutanan memperkuat sistem deteksi dan pemantauan kebakaran berbasis data spasial, citra satelit, pemantauan cuaca, serta pemetaan titik rawan api, dengan menetapkan indikator peringatan dini dan prosedur penutupan kawasan berdasarkan tingkat risiko yang terukur,” pungkasnya (red)
Berita terkait
