BOGOR, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB H Ruslan Daud (HRD) menegaskan komitmennya mengawal peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, khususnya perkeretaapian.
Komitmen tersebut disampaikan HRD saat melakukan kunjungan kerja spesifik (kunsfik) bersama anggota Komisi V DPR RI lainnya ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana Stasiun Bogor sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menurut HRD, Stasiun Bogor memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Karena itu, ketersediaan fasilitas transportasi yang memadai harus menjadi perhatian bersama.
“Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan,” ujar HRD.
Pemeliharaan Jangan Ganggu Pelayanan
HRD menilai pemeliharaan rutin infrastruktur perkeretaapian diperlukan untuk memastikan keselamatan perjalanan. Namun, ia mengingatkan proses pemeliharaan harus dilakukan dengan perencanaan yang baik agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, gangguan terhadap layanan kereta api dapat berdampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat, terlebih jalur Bogor merupakan salah satu rute KRL yang padat.
Karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelancaran operasional transportasi publik.
HRD mengatakan Komisi V DPR RI akan terus mendukung langkah pemerintah dalam menata dan mengembangkan infrastruktur perkeretaapian di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana perkeretaapian.
“Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas,” kata HRD.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut harus dikawal agar benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Komisi V Kawal Penggunaan Anggaran
HRD menegaskan pembenahan Stasiun Bogor dan transportasi perkeretaapian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Hasil kunjungan ke Stasiun Bogor nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan dan pengawasan Komisi V DPR RI.
“Kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
HRD menilai pembenahan transportasi publik tidak boleh dilakukan secara parsial. Peningkatan kualitas pelayanan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari sarana dan prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, hingga keamanan dan keselamatan penumpang.
“Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan,” pungkas HRD (red)
Berita terkait
