JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, mendesak pemerintah memastikan program pembukaan 200 juta rekening secara massal benar-benar menyasar masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked.

Program yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto tersebut melibatkan BRI dan BSI, dengan saldo awal Rp50.000 untuk setiap rekening.

Marwan mengingatkan, program tersebut berpotensi tidak efektif jika justru menghasilkan kepemilikan rekening ganda di kalangan masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki rekening perbankan.

“Amanah Presiden Prabowo untuk membuka rekening secara massal harus dipastikan tepat sasaran. Masyarakat yang sama sekali belum memiliki rekening perbankan harus menjadi prioritas,” ujar Marwan di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Jangan Sampai Terjadi Rekening Ganda

Menurut Marwan, ketepatan sasaran menjadi kunci utama keberhasilan program yang menyasar lebih dari 200 juta warga tersebut.

Ia meminta pemerintah dan perbankan memperkuat proses verifikasi serta validasi data calon penerima sebelum rekening diterbitkan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih data maupun penerimaan insentif secara berulang.

“Jangan sampai karena mengejar target pembukaan rekening, kemudian terjadi tumpang tindih penerima. Data harus diverifikasi dengan baik agar satu orang tidak menerima rekening atau dana pembukaan secara ganda,” tegasnya.

Warga Terpencil Harus Jadi Prioritas

Mantan Menteri Desa itu menilai, insentif saldo awal Rp50.000 akan memberikan dampak lebih besar jika diarahkan kepada masyarakat di daerah terpencil.

Menurutnya, kelompok masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai hambatan geografis dan finansial dalam mengakses layanan perbankan.

Namun, Marwan mengingatkan bahwa keberhasilan program inklusi keuangan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah rekening yang berhasil dibuka.

Literasi keuangan, kata dia, harus menjadi bagian penting dari program agar masyarakat tidak sekadar memiliki rekening, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan perbankan secara aman dan bijak.

“Literasi keuangan ini penting agar amanah Presiden Prabowo dapat terealisasikan. Jangan sampai masyarakat hanya memiliki rekening, tetapi tidak memahami cara menggunakannya, menjaga keamanan data, maupun memanfaatkan layanan secara bijak,” katanya.

Evaluasi Jangan Hanya Hitung Jumlah Rekening

Untuk memastikan program berjalan akuntabel, Marwan meminta pemerintah bersama bank pelaksana melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup profil penerima, potensi rekening ganda, hingga tingkat keaktifan masyarakat dalam menggunakan rekening setelah diterbitkan.

“Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga memeriksa ketepatan penerima, potensi rekening ganda, serta tingkat pemanfaatan rekening setelah dibuka,” pungkas Marwan (red)