JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya penanganan bencana secara terpadu dan lintas sektor mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire atau Cincin Api Pasifik.
Puan menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menjadi leading sector dalam mengoordinasikan penanganan bencana sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat diatasi secara cepat dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Puan kepada awak media usai Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dalam sesi doorstop di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini, sehingga bisa segera selesai,” ujar Puan.
Menurutnya, pola penanganan bencana yang melibatkan berbagai sektor secara terpadu perlu kembali diterapkan. Puan mengatakan, Pimpinan DPR nantinya akan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan kembali pola tersebut guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Untuk itu pun harusnya dilakukan tetap begitu, makanya tadi di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu cepat teratasi,” tandasnya.
Puan Soroti Dampak Bencana Setelah Kondisi Darurat
Selain penanganan pada masa tanggap darurat, Puan menekankan perlunya langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi dampak lanjutan setelah bencana terjadi.
Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut, persoalan bencana maupun kebakaran tidak berhenti ketika kondisi darurat berhasil ditangani. Pemerintah juga harus memikirkan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak.
“Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana berkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan,” tegas Puan.
Ia menilai, dampak bencana terhadap masyarakat dapat merembet ke berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Puan mencontohkan persoalan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta terganggunya pendidikan anak-anak yang terdampak bencana.
“Kemudian kesejahteraan masyarakat seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” lanjutnya.
BNPB Didorong Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Pernyataan Puan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia.
Dengan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, risiko bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, hingga berbagai bencana hidrometeorologi menjadi tantangan yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Karena itu, penanganan bencana tidak hanya membutuhkan respons cepat ketika bencana terjadi, tetapi juga strategi mitigasi, pemulihan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Puan berharap pemerintah dapat memastikan seluruh unsur terkait bekerja dalam satu koordinasi yang jelas dengan BNPB sebagai sektor utama, sehingga penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (red)
Berita terkait
