JAKARTA, BERITA SENAYAN – Partai Demokrat membantah anggapan bahwa pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang tidak berlangsung selamanya merupakan sinyal untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menilai pernyataan AHY merupakan bagian dari pendidikan politik bagi kader Demokrat mengenai prinsip demokrasi dan adanya batas dalam kekuasaan.
“Apa yang disampaikan Ketum Demokrat kan adalah pelajaran Demokrasi di manapun, bahkan di seluruh dunia, sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada yang namanya periodisasi,” kata Dede kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).
Dede menjelaskan, sistem demokrasi Indonesia mengenal periodisasi lima tahunan, baik dalam pemerintahan daerah maupun pusat.
Karena itu, menurut dia, pesan yang disampaikan AHY tidak semestinya langsung dikaitkan dengan agenda pencalonan pada Pilpres 2029.
Ia justru melihat pidato tersebut sebagai pengingat kepada seluruh kader Demokrat agar menjalankan kekuasaan sesuai mandat yang diberikan masyarakat.
“Jadi semua itu pembelajaran politik bagi para kader Demokrat. Agar bekerja sesuai amanah yang diberikan rakyat,” ujarnya.
Demokrat Anggap Spekulasi Pilpres Terlalu Jauh
Dede juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang sebelumnya menilai pidato AHY memberikan sinyal kuat bahwa AHY siap menjadi salah satu kontestan Pilpres 2029. Namun, Dede menganggap tafsir tersebut terlalu jauh.
“Jadi saya rasa terlalu jauh kalau ditanggapi lain oleh senior-senior tadi,” ucapnya.
Menurut Dede, setiap partai memiliki ruang untuk memberikan pendidikan dan pandangan politik kepada kadernya. Karena itu, pidato politik tidak selalu harus dimaknai sebagai deklarasi atau sinyal pencalonan.
Dede menegaskan Demokrat tetap menghormati pimpinan partai politik lain yang memberikan pandangan kepada kader masing-masing.
Ia menyebut penyampaian gagasan mengenai demokrasi, kekuasaan dan politik merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan internal partai.
“Kami pun selalu respek jika ada pimpinan partai lain memberikan pandangan politik ke kadernya, karena itulah namanya pidato politik,” tuturnya.
Menurutnya, perbedaan tafsir terhadap sebuah pidato politik merupakan hal yang biasa. Namun, konteks utama pidato AHY, kata Dede, adalah memberikan pemahaman kepada kader mengenai tanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.
Dede juga menilai pembahasan mengenai Pilpres 2029 masih terlalu dini bagi Demokrat. Saat ini, kata dia, partainya masih berkutat pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
“Kita aja masih sibuk ngurusin revisi UU Pemilu, jadi pasti masih jauh lah urusan itu,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Demokrat belum ingin mengarahkan pidato AHY ke dalam konteks kontestasi Pilpres 2029.
Herzaky: Kekuasaan Memang Ada Batasnya
Senada dengan Dede, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra menilai pernyataan AHY merupakan penegasan mengenai siklus kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Menurut Herzaky, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip yang telah ditegaskan dalam konstitusi.
“Memang benar, kalau kekuasaan itu ada batasnya. Konstitusi juga menegaskan itu. Jadi, wajar-wajar saja kalau beliau menyampaikan itu,” ujar Herzaky.
Ia menilai tidak ada yang luar biasa dari pernyataan tersebut karena setiap kekuasaan dalam sistem demokrasi memang memiliki batas dan periodisasi.
Herzaky justru menilai inti pidato AHY bukan mengenai siapa yang akan maju dalam Pilpres mendatang, melainkan bagaimana kader yang saat ini mendapatkan amanah kekuasaan menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat.
Menurut dia, kekuasaan harus digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Gunakan kekuasaan ini untuk melayani! Perjuangkan kebijakan, legislasi, anggaran yang berpihak pada rakyat,” katanya.
Herzaky menyebut pesan tersebut relevan bagi seluruh kader Demokrat yang sedang menjalankan amanah di pemerintahan, termasuk mereka yang menjabat sebagai kepala daerah.
Ia menekankan kekuasaan seharusnya digunakan untuk menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat, bukan sekadar menjadi instrumen untuk mempertahankan posisi politik.
Dengan demikian, Demokrat menilai pidato AHY lebih tepat dipahami sebagai pesan internal mengenai etika kekuasaan dan tanggung jawab kepada rakyat, bukan sebagai sinyal resmi terkait pencalonan Pilpres 2029 (red)
Berita terkait
