JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti polemik penentuan desil masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Ketidakakuratan tersebut dikhawatirkan membuat warga kurang mampu justru masuk kelompok desil tinggi dan kehilangan akses terhadap bantuan sosial (bansos) maupun subsidi.
Bonnie mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena penentuan desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima berbagai program bantuan pemerintah.
“Ketidaktepatan penentuan desil akan berpotensi pada ketidaktepatan sasaran bansos. Dampaknya serius karena bisa membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial,” kata Bonnie lewat keterangan yang diterima Berita Senayan, Rabu (26/8/2026).
Data Desil Dinilai Belum Sesuai Kondisi Warga
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, masih terdapat persoalan dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Warga yang secara faktual tergolong kurang mampu dapat terdeteksi berada di kelompok desil tinggi, seperti desil 9 atau 10.
Kondisi tersebut berpotensi membuat warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tidak lagi masuk dalam prioritas penerima bansos maupun subsidi pemerintah.
Secara sederhana, desil merupakan metode statistik yang membagi populasi menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah kelompok desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang masuk di dalamnya.
Bonnie menilai persoalan data tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah administratif. Menurutnya, akurasi data memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat karena menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyaluran program pemerintah.
“Jangan sampai persoalan data justru membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi tidak terakomodasi,” ujarnya.
Bonnie Minta BPS Evaluasi Penentuan Desil
Karena itu, Bonnie mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan sekaligus penentuan desil masyarakat.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan, termasuk warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Menurut Bonnie, pembaruan data juga harus dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam sistem.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat menentukan sasaran bansos secara lebih tepat dan mencegah warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat dari program perlindungan sosial.
Anggaran Pendataan Harus Diperkuat
Selain evaluasi data, Bonnie menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memperbaiki kualitas pendataan masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai agar proses pendataan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Menurut Bonnie, perbaikan kualitas data tidak akan optimal apabila tidak didukung sumber daya dan pembiayaan yang cukup.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjadikan pembenahan data kesejahteraan sebagai bagian penting dari upaya memastikan program bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Data harus menjadi instrumen untuk memastikan keadilan, bukan justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan,” tegas Bonnie (red)
Berita terkait
