JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syafiuddin Asmoro mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung percepatan pembangunan ekonomi Madura. Ia juga meminta pemerintah menetapkan Pulau Madura sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Desakan tersebut disampaikan Syafiuddin untuk memastikan pengembangan ekonomi Madura tidak berhenti pada wacana maupun dokumen kerja sama. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan melalui skema kerja sama internasional Two Countries Twin Parks (TCTP) dengan China.
Menurut Syafiuddin, kerja sama tersebut harus segera diterjemahkan menjadi proyek konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Madura, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.
“Wiraraja ini harus kita dorong agar benar-benar terealisasi. Jangan sampai kerja sama dengan China hanya berhenti di MoU. Harus ada tindak lanjut yang konkret, sehingga investasi yang masuk bisa menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura,” ujar Syafiuddin, Senin (24/08).
Perpres Dinilai Jadi Payung Pembangunan Madura
Legislator Dapil Jawa Timur XI tersebut menilai keberadaan Perpres penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus arah pembangunan ekonomi Madura dalam jangka panjang.
Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya mengatur pengembangan Kawasan Industri Wiraraja, tetapi juga dapat menjadi payung bagi pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi strategis di empat kabupaten di Pulau Madura.
Keempat wilayah tersebut yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Syafiuddin menilai pembangunan Madura tidak boleh hanya bertumpu pada satu kawasan industri. Karena itu, seluruh potensi ekonomi di Pulau Garam harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan yang terintegrasi.
Syafiuddin Minta Madura Masuk Desain PSN
Selain Perpres, Syafiuddin juga meminta pemerintah menetapkan Madura sebagai kawasan PSN. Menurut dia, status tersebut akan memperkuat kepastian pembangunan sekaligus membuka peluang percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan PSN Madura tidak seharusnya hanya berfokus pada Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi Kawasan Industri Wiraraja.
“Kalau Kawasan Industri Wiraraja ada di Bangkalan, PSN-nya jangan hanya Bangkalan. Kabupaten lain di Madura juga harus masuk dalam desain pembangunan. Jadi, Kawasan Industri Wiraraja diintegrasikan dan menjadi bagian dari PSN Madura,” tegasnya.
Syafiuddin kemudian mendorong agar Perpres yang diterbitkan pemerintah nantinya menjadi payung besar bagi PSN Madura.
Di dalam skema tersebut, berbagai kawasan industri dan proyek pembangunan strategis di empat kabupaten Madura dapat dikembangkan secara terintegrasi.
“Perpres itu harus mengatur PSN Madura. Di dalam PSN itu ada berbagai kawasan industri yang bisa dikembangkan, tidak hanya Wiraraja. Dengan begitu, pengembangan ekonomi Madura memiliki kesinambungan dan tidak bergantung pada satu proyek saja,” katanya.
Jangan Sampai Investasi Hanya Berakhir di MoU
Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pola pembangunan yang hanya menghasilkan berbagai dokumen kerja sama tanpa realisasi.
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi salah satu kunci agar rencana investasi dan kerja sama internasional dapat benar-benar diwujudkan menjadi proyek pembangunan.
Ia berharap pengembangan Kawasan Industri Wiraraja dapat menjadi pemicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Madura. Namun, manfaat pembangunan tersebut harus dirasakan masyarakat secara luas.
Karena itu, Syafiuddin meminta pemerintah pusat tidak melihat pembangunan Wiraraja sebagai proyek yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari strategi besar pemerataan ekonomi Madura.
Syafiuddin juga meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih aktif mengawal percepatan pembangunan ekonomi Madura. Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki posisi strategis untuk mengonsolidasikan kepentingan empat kabupaten di Madura sekaligus memperjuangkannya dalam agenda pembangunan pemerintah pusat.
“Saya meminta Gubernur Jawa Timur ikut aktif mengawal ini. Jangan hanya pemerintah kabupaten yang bergerak. Pemerintah provinsi harus ikut mengawal dan memastikan kepentingan Madura diperjuangkan ke pemerintah pusat,” kata Syafiuddin.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi Madura membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan mitra internasional.
Dengan adanya Perpres dan desain PSN Madura, Syafiuddin berharap berbagai potensi investasi dapat memiliki kepastian arah, tidak berjalan sendiri-sendiri, serta mampu mendorong transformasi ekonomi di seluruh Pulau Madura (red)
Berita terkait
