JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Ginandjar, mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melakukan rotasi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Menurut Ade, rotasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan strategi organisasi untuk memastikan Fraksi Golkar semakin efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di parlemen.

Ade menilai keputusan tersebut menunjukkan bahwa Partai Golkar memiliki mekanisme evaluasi yang dinamis dalam menempatkan kader-kader terbaik sesuai kebutuhan dan target politik partai.

“Rotasi ini harus kita lihat sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan kinerja fraksi. Tujuannya tentu bagaimana seluruh kader dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Partai Golkar dan masyarakat,” ujar Ade lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (19/08)

Ade menambahkan, dinamika kerja di parlemen membutuhkan strategi yang adaptif. Karena itu, perubahan komposisi AKD dinilai wajar apabila diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja Fraksi Golkar dalam mengawal berbagai agenda nasional.

Pernyataan Ade tersebut sejalan dengan penjelasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan di Sekretariat DPP Partai Golkar terkait rotasi komposisi AKD Fraksi Golkar DPR RI.

Bahlil menganalogikan rotasi tersebut seperti perubahan strategi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Menurutnya, perubahan komposisi pemain merupakan hal yang lazim dilakukan untuk mencapai target dan memenangkan kompetisi.

“Karena terjadi rotasi ya, memang tidak ada satu tim kesebelasan bola, dimanapun kita lihat, itu untuk mencapai tujuan, untuk menangkan kompetisi, selalu dibutuhkan perubahan-perubahan permainan,” kata Bahlil.

Bahlil kemudian memberikan contoh perubahan strategi dalam pertandingan sepak bola untuk menggambarkan pentingnya melakukan penyesuaian apabila strategi sebelumnya belum mampu mencapai target.

“Jadi kalau komposisi yang lama, belum bisa mencapai target, kita ubah lagi komposisinya. Jadi saya pikir itu suatu hal yang biasa saja,” ujarnya.

Menurut Bahlil, rotasi tidak hanya terjadi di lingkungan Fraksi Golkar maupun AKD DPR RI. Perubahan komposisi juga dapat dilakukan dalam pemerintahan apabila kinerja yang dihasilkan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Jangankan di fraksi, jangankan di alat kelengkapan dewan, di kabinet saja bisa terjadi rolling, kalau itu dianggap tidak memenuhi apa yang menjadi target,” tegas Bahlil.

Ade menilai analogi yang disampaikan Bahlil tersebut menggambarkan bahwa rotasi kader bukan merupakan bentuk hukuman, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target.

Legislator dari Dapil Jawa Barat XI itu juga mengatakan, setiap kader Partai Golkar harus siap ditempatkan di posisi mana pun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana setiap penugasan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rotasi bukan soal siapa ditempatkan di mana, tetapi bagaimana setiap kader mampu memberikan kontribusi terbaik,” kata Ade.

Ade juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar di DPR RI harus terus memperkuat soliditas dan koordinasi agar mampu mengawal agenda pembangunan nasional secara optimal.

Terlebih, DPR memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, serta program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Fraksi Golkar harus semakin solid, semakin efektif, dan semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat. Apa pun penugasannya, semangatnya harus tetap sama, yaitu bekerja untuk rakyat dan menjaga kepentingan bangsa,” pungkas Ade (*).