JAKARTA, BERITA SENAYAN — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menegaskan penghematan anggaran negara tidak boleh berhenti pada angka-angka fiskal, tetapi harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzzammil dalam amanat Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Parkir Timur Kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Muzzammil mengatakan PKS mengapresiasi berbagai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan keuangan negara, menutup kebocoran anggaran, serta melakukan pembenahan terhadap BUMN.
“Atas berbagai capaian dan langkah-langkah strategis, PKS sangat mengapresiasi pemerintah Presiden Prabowo,” ujar Muzzammil.
Namun, menurutnya, keberhasilan penghematan anggaran harus dilihat dari manfaat akhirnya bagi masyarakat.
Ia menilai uang negara yang berhasil diselamatkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Diperuntukkan untuk pembangunan ruang kelas sekolah, renovasi puskesmas, rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan, sebagaimana hal ini pun telah menjadi komitmen Presiden Prabowo,” jelasnya.
Soroti Penghematan dari Pembenahan BUMN
Muzzammil juga menyoroti agenda pemerintah dalam melakukan pembenahan dan perampingan BUMN.
Ia menyebut jumlah BUMN akan dirampingkan dari 1.074 menjadi sekitar 300 BUMN hingga akhir 2026.
Menurut Muzzammil, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan penghematan dana negara sekitar Rp50 triliun.
“Pemerintah melakukan pembenahan dan perampingan BUMN, dari 1.074 menjadi 300 BUMN hingga akhir 2026. Menurut dia, perampingan tersebut berhasil menghemat Rp50 triliun dana negara,” kata Muzzammil.
Ia menilai efisiensi tersebut perlu dikawal agar tidak sekadar menjadi agenda restrukturisasi kelembagaan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi keuangan negara.
Kebocoran Anggaran Jadi Perhatian
Selain BUMN, Muzzammil memberikan perhatian terhadap upaya pemerintah menutup kebocoran keuangan di berbagai sektor.
Ia mengapresiasi langkah pemberantasan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Penutupan kebocoran di sektor sumber daya dengan memberantas praktik under-invoicing dan transfer pricing, jumlah yang tidak benar dan harga yang tidak benar, yang selama ini telah terjadi,” ujarnya.
Muzzammil juga menyebut pemerintah telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun sepanjang 2025 berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan BPK.
“Sepanjang 2025, hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, pemerintah telah menyelamatkan keuangan sebesar Rp112 triliun,” ungkapnya.
Pengadaan Barang dan Jasa Berpotensi Hemat Rp360 Triliun
Menurut Muzzammil, potensi efisiensi terbesar juga terdapat pada konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menyebut konsolidasi pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah, berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp360 triliun.
“Dan upaya mengonsolidasi seluruh pengadaan barang dan jasa, kementerian lembaga di pusat dan daerah, berpotensi menghasilkan penghematan Rp360 triliun,” kata dia.
Karena itu, Muzzammil menegaskan PKS akan mengawal penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang berhasil diselamatkan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Bagi PKS, efisiensi anggaran harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan, bukan sekadar mengejar pengurangan belanja pemerintah.
Dengan demikian, penghematan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terlihat dalam peningkatan kualitas sekolah, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik di berbagai daerah (red)
Berita terkait
