Puan Maharani Pastikan DPR Siapkan Teknis Kuota Perempuan 30 Persen

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD). Ia menyebut pembahasan bersama perwakilan fraksi akan segera dilakukan untuk merumuskan mekanisme teknis penerapan aturan tersebut.

“Kami akan berdiskusi dengan tiap perwakilan fraksi, terutama terkait teknis pelaksanaan keputusan MK tersebut di tingkat komisi,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Puan menegaskan bahwa putusan MK selaras dengan upaya memperkuat kesetaraan gender di parlemen. Ia mengapresiasi peningkatan jumlah anggota perempuan di DPR periode 2024–2029 yang kini mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 127 orang atau sekitar 21,9 persen.

“Meskipun meningkat signifikan, angka ini masih jauh dari target minimal 30 persen sesuai semangat afirmasi politik kita,” katanya.

Menurut Puan, putusan MK harus menjadi momentum untuk memperluas peran perempuan tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga pada posisi strategis dalam struktur parlemen.

MK dalam amar putusannya mengatur bahwa seluruh AKD (mulai dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, BKSAP, Badan Kehormatan hingga komisi-komisi) wajib memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti perlunya distribusi yang tidak terpusat pada fraksi atau komisi tertentu. Ia menyebut masih ada komisi yang minim anggota perempuan karena mayoritas perempuan ditempatkan pada komisi sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan (red)