JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (task force) lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembebasan Kapten Ashari Samadikun, kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang telah disandera bajak laut di perairan Somalia selama tiga bulan.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menilai pembentukan satgas khusus menjadi langkah mendesak agar koordinasi antarinstansi berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan berada dalam satu komando. Menurutnya, keselamatan para sandera tidak boleh dipertaruhkan akibat lambannya proses penanganan.
“Kita sedang berpacu dengan waktu. Semakin lama penyanderaan berlangsung, semakin besar risiko terhadap keselamatan para sandera. Karena itu pemerintah harus segera membentuk satuan tugas khusus yang bekerja penuh untuk mempercepat pembebasan Kapten Ashari dan seluruh awak kapal yang masih disandera,” ujar Syamsu Rizal, Rabu (29/7/2026).
Ia menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI), termasuk yang berada di luar negeri.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perlindungan nyata kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Keselamatan empat WNI yang masih disandera harus menjadi prioritas negara,” tegasnya.
Menurut Syamsu Rizal, percepatan koordinasi diperlukan agar empat WNI bersama 15 warga negara asing yang turut disandera dapat segera dibebaskan. Persoalan tersebut, kata dia, telah dibahas dalam rapat bersama TNI, Kementerian Luar Negeri, dan sejumlah instansi terkait.
Ia meminta seluruh lembaga bergerak dalam satu komando untuk mempercepat proses penyelamatan para sandera.
“Panglima TNI, KBRI, Kementerian Luar Negeri, dan seluruh pihak terkait harus bergerak dalam satu komando untuk mempercepat pembebasan empat WNI kita dan 15 orang lainnya yang disandera perompak,” ujarnya.
Selain itu, Syamsu Rizal mendorong TNI mengoptimalkan seluruh instrumen pertahanan yang dimiliki, termasuk mengaktifkan peran atase pertahanan di luar negeri guna memperkuat diplomasi, pertukaran informasi, serta langkah-langkah strategis yang terukur.
“TNI juga bisa mengaktivasi struktur pertahanan di luar negeri, termasuk atase pertahanan, agar memberikan masukan dan mengambil langkah-langkah yang terukur sehingga WNI kita di Somalia bisa segera diselamatkan,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, proses pembebasan hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya lokasi penyanderaan yang terus berpindah sehingga menyulitkan pelacakan. Selain itu, besaran uang tebusan yang diminta kelompok perompak juga terus berubah, mulai dari dua juta dolar AS, meningkat menjadi lima juta dolar AS, hingga kabar terakhir mencapai 10 juta dolar AS.
“Informasi ini harus dipastikan kebenarannya. Task force diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat, langkah yang terkoordinasi, dan keputusan yang cepat. Namun sekali lagi, yang paling utama adalah keselamatan seluruh sandera,” katanya.
Dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI, Syamsu Rizal juga memperlihatkan video kondisi Kapten Ashari yang diterimanya dari ayah korban, Syamsuddin Dg Ngawing. Dalam video tersebut, Ashari tampak tetap menjalankan ibadah di tengah penyanderaan dan harus menyaring air minum keruh menggunakan botol air mineral.
Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan pemilik kapal memiliki keterbatasan finansial sehingga belum mampu memenuhi tuntutan uang tebusan dari kelompok perompak.
“Kabar terakhir perusahaan tinggal mengikuti proses karena kemampuannya terbatas. Karena itu negara harus mengambil peran yang lebih besar agar proses pembebasan tidak berlarut-larut dan keselamatan WNI dapat segera dipastikan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
