JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), kembali menegaskan arah Prabowonomics sebagai konsep ekonomi konstitusi yang harus diwujudkan melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah merevisi 108 undang-undang yang dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat pembangunan berbasis konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin kepada awak media usai melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, terdapat tiga agenda besar yang harus segera dijalankan untuk mengimplementasikan konsep Prabowonomics atau ekonomi konstitusi.
“Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” ujar Cak Imin.
Ia menjelaskan, sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi antara lain Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta berbagai produk hukum lain yang dinilai belum mencerminkan semangat ekonomi konstitusi.
Selain reformasi regulasi, Cak Imin menekankan pentingnya memperkuat politik anggaran agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus difokuskan pada pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan sektor kewirausahaan.
“Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi,” tegasnya.
Cak Imin meyakini bahwa pembenahan regulasi yang dibarengi penguatan belanja negara untuk kepentingan publik akan menjadikan Prabowonomics sebagai fondasi pembangunan nasional yang selaras dengan amanat konstitusi.
Ia berharap konsep tersebut mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan, memperkuat keadilan ekonomi, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Indonesia (red)
Berita terkait
