JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, menegaskan Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai pemasok kredit karbon bagi pasar internasional. Menurutnya, perdagangan karbon harus diarahkan sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sari Yuliati saat menyoroti pentingnya tata kelola perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Kita harus mampu menjadikan perdagangan karbon sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu menilai Indonesia memiliki posisi strategis di pasar karbon global karena didukung kekayaan sumber daya alam berupa hutan tropis, kawasan mangrove, lahan gambut, hingga ekosistem pesisir yang mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah besar.
Menurut Sari, potensi tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional agar manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati pasar internasional.
Ia menekankan bahwa perdagangan karbon harus menjadi bagian dari strategi membangun ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat investasi berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah tren ekonomi rendah karbon.
“Ekonomi hijau bukan sekadar mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, meningkatkan investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTB II itu juga mengingatkan agar masyarakat lokal yang selama ini menjaga kawasan hutan, mangrove, dan ekosistem konservasi dilibatkan sebagai mitra utama dalam setiap proyek perdagangan karbon.
Menurutnya, insentif ekonomi dari perdagangan karbon harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan komunitas lokal yang berperan menjaga kelestarian lingkungan.
Sari menambahkan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar implementasi perdagangan karbon berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga mampu meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar karbon global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Ia optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan apabila didukung regulasi yang kuat serta sinergi antara pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat (red)
Berita terkait
