JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Ruslan M. Daud (HRD) mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan seluruh personel, armada, dan teknologi yang dimiliki untuk mempercepat pencarian 18 penumpang KM Nurul Salsa yang dilaporkan hilang setelah kapal tenggelam di perairan Pulau Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Menurut HRD, operasi pencarian harus dilakukan secara maksimal karena waktu menjadi faktor paling menentukan dalam upaya penyelamatan korban.
“Setiap menit sangat berharga. Seluruh personel, armada laut, kapal cepat, helikopter, hingga drone harus dikerahkan secara maksimal. Operasi pencarian juga harus diperluas berdasarkan perhitungan arus laut, arah angin, dan potensi pergerakan korban maupun bangkai kapal,” ujar HRD di Jakarta, Senin (20/7/2026).
KM Nurul Salsa diketahui tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Jampea menuju Pelabuhan Benteng setelah mengalami mati mesin akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.
Basarnas bersama tim SAR gabungan telah melakukan operasi pencarian. TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI Marlin-877 untuk memperkuat proses penyisiran di lokasi kejadian. Namun, pencarian sempat terkendala cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Selayar.
HRD menilai masa pencarian saat ini merupakan periode yang sangat krusial. Karena itu, ia meminta Basarnas memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait, termasuk TNI AL, Polairud, KSOP, pemerintah daerah, hingga masyarakat nelayan setempat.
“Pelibatan nelayan setempat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik perairan Selayar untuk mempercepat penyisiran wilayah yang sulit dijangkau juga penting dilakukan,” tegas Legislator asal Aceh tersebut.
Selain memperkuat operasi di lapangan, HRD meminta Posko Pencarian di Pulau Jampea dioptimalkan sebagai pusat komando yang mampu memberikan informasi secara cepat dan transparan kepada keluarga korban.
Menurutnya, posko tersebut juga harus menjadi pusat koordinasi logistik dan komunikasi agar seluruh proses pencarian berjalan terpadu.
“Tugas kemanusiaan ini harus dijalankan secara maksimal, namun keselamatan petugas tetap menjadi prioritas. Operasi harus dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi cuaca dan teknologi pencarian agar hasilnya optimal,” katanya.
Ketua DPW PKB Aceh itu juga meminta tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran antarpulau di Indonesia.
Ia menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap kelaikan kapal, kepatuhan manifes penumpang, serta mitigasi risiko cuaca sebelum kapal diberikan izin berlayar.
“Tragedi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran. Jangan sampai musibah serupa terus berulang akibat lemahnya pengawasan dan mitigasi risiko,” pungkas HRD (red)
Berita terkait
