JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pemetaan kebutuhan guru secara nasional menjadi langkah paling penting untuk mengakhiri persoalan guru honorer di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah sekolah dan kebutuhan tenaga pendidik sebelum mengambil kebijakan rekrutmen.
Hal itu disampaikan Cucun usai Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, pemerintah saat ini masih melakukan inventarisasi jumlah sekolah, termasuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang akan digabung (merger). Dari proses tersebut akan diketahui kebutuhan guru secara riil di seluruh daerah.
“Jumlah sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa yang pasti. Nanti dilakukan seleksi, diangkat, sehingga tidak ada lagi status honorer kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Cucun.
Cucun menilai rekrutmen guru tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan sesaat. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan nyata agar tidak kembali memunculkan persoalan guru honorer di masa depan. Ia mengingatkan bahwa penyelesaian guru honorer yang selama ini direkrut pemerintah daerah harus menjadi prioritas sebelum membuka penerimaan baru.
“Kita harus justru menjaga tentang tata kelola ini, jangan sampai ini baru selesai satu muncul lagi permasalahan. Ada guru honorer yang harus diselesaikan yang selama ini direkrut di daerah. Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Hasil Pemetaan Jadi Acuan APBN 2027
Lebih lanjut, Cucun mengatakan hasil pemetaan kebutuhan guru akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebutuhan anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2027. Karena itu, ia meminta seluruh proses pendataan diselesaikan hingga akhir Juli agar pemerintah memiliki dasar yang kuat sebelum memutuskan pembukaan seleksi guru.
“Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027,” pungkasnya.
Menurut Cucun, penyelesaian persoalan guru honorer harus dilakukan secara menyeluruh agar Indonesia memiliki tata kelola tenaga pendidik yang lebih baik, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan riil di lapangan (red)
Berita terkait
