JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa ancaman keamanan siber, kecerdasan artifisial (AI), hingga kejahatan keuangan lintas negara menuntut sistem pengawasan negara yang lebih adaptif dan kolaboratif. Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika global yang semakin kompleks.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) atau Badan Pemeriksa Keuangan Australia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
“Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara,” ujar Puan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut menuntut penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Puan mengatakan hubungan Indonesia dan Australia selama ini berkembang sebagai kemitraan strategis yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, hingga keamanan. Ke depan, kerja sama tersebut dinilai perlu diperluas melalui penguatan hubungan antara BPK RI dan ANAO dalam membangun institusi publik yang akuntabel.
Ia menilai Australia memiliki pengalaman yang patut menjadi pembelajaran, khususnya dalam penerapan audit kinerja berbasis value for money serta penguatan integritas lembaga publik.
“Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi,” katanya.
Puan juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola publik merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan yang terus didorong DPR RI. Menurutnya, peningkatan kualitas belanja negara, penguatan integritas sektor publik, serta pembangunan institusi yang semakin dipercaya masyarakat menjadi langkah penting untuk menyelaraskan sistem pemerintahan Indonesia dengan standar internasional, termasuk dalam proses aksesi ke OECD.
Menutup pertemuan tersebut, Puan berharap hubungan BPK RI dan ANAO terus berkembang melalui kerja sama konkret yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat integritas lembaga negara, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.
“Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara,” tutupnya (red)
Berita terkait
