JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan berasal dari Dapil Jawa Tengah VI, Panggah Susanto, menegaskan persoalan lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang diduga berkaitan dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia mendorong pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian hukum dan pemulihan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Panggah usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Panggah, persoalan di Mimika memiliki kompleksitas tinggi karena menyangkut berbagai sektor, mulai dari kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, hingga pertambangan dan energi. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan koordinasi terpadu antarkementerian maupun lintas komisi di DPR RI.
“Saya rasa persoalan ini harus kita selesaikan secara bersama-sama agar masyarakat di sana mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan kepastian untuk bisa berusaha kembali secara layak,” ujar Panggah.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan Komisi IV DPR RI membuka ruang koordinasi yang luas untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk kemungkinan pembahasan bersama komisi-komisi lain sesuai kewenangannya.
Langkah itu diambil setelah Komisi IV menerima aspirasi dari perwakilan masyarakat Mimika dan DPR Papua Tengah yang menyampaikan berbagai dampak lingkungan yang mereka alami. Dalam forum tersebut, masyarakat mengeluhkan pendangkalan sungai dan wilayah pesisir yang menghambat transportasi, kerusakan hutan mangrove, hilangnya sumber pangan lokal seperti sagu, ikan, dan kepiting, krisis air bersih, hingga menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Panggah menekankan bahwa keselamatan masyarakat dan pemulihan ekosistem harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, sungai, serta pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penyelesaian. Melalui tindak lanjut yang konkret dan kolaboratif, kami berharap masyarakat Mimika dapat kembali menjalankan kehidupan ekonominya secara aman dan layak,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tersebut.
Ia berharap sinergi lintas sektor dapat mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan di Mimika sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas hak-haknya sekaligus mendorong pemulihan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut (red)
Berita terkait
