JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Badan Otorita Pariwisata (BOP). Ia menilai besarnya komitmen investasi yang diumumkan selama ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realisasi pembangunan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ilham dalam rapat bersama jajaran Kementerian Pariwisata, Badan Otorita Pariwisata, dan pengelola kawasan wisata strategis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara nilai komitmen investasi dengan realisasi investasi di sejumlah kawasan pariwisata prioritas. Menurutnya, pemerintah harus terbuka menjelaskan penyebab belum optimalnya pelaksanaan investasi tersebut.
“Jangan lagi kita menilai dari angka jumlah wisatawan, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkan yang harus kita kejar,” ujar Ilham.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III itu, keberhasilan pembangunan kawasan wisata tidak cukup diukur dari besarnya angka investasi yang masuk ataupun banyaknya wisatawan yang datang. Yang lebih penting adalah seberapa besar investasi tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ilham secara khusus menyoroti perkembangan KEK Lido di Kabupaten Bogor yang dinilainya belum memenuhi ekspektasi. Ia meminta pemerintah memiliki mekanisme evaluasi yang tegas apabila target investasi maupun pembangunan kawasan tidak berjalan sesuai komitmen awal.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian target administratif, tetapi harus memastikan setiap proyek pariwisata memberikan dampak nyata berupa peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain itu, Ilham juga mengingatkan agar konsep pariwisata berkelanjutan yang selama ini diusung Kementerian Pariwisata diwujudkan dalam program konkret, bukan sekadar slogan.
“Saya berharap konsep keberlanjutan ini tidak hanya menjadi narasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi terhadap KEK Pariwisata dan Badan Otorita Pariwisata dilakukan secara berkala agar pembangunan sektor pariwisata nasional benar-benar menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia (red)
Berita terkait
