JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar pola penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia mulai diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, transformasi tersebut akan mendorong masyarakat penerima bansos menjadi lebih mandiri sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Herman menilai skema bansos yang selama ini bersifat konsumtif sudah saatnya dikembangkan menjadi program produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha, akses permodalan, hingga pembukaan pasar.
“Loh, kalau bantuannya banyak seperti ini kenapa kita tidak arahkan saja kepada peningkatan kemampuan kapasitas kehidupannya melalui peningkatan UMKM misalkan, pendekatan UMKM. Jadi masyarakat yang penerima bansos saat ini sebetulnya bisa didekati melalui pendekatan kelompok maupun pendekatan individu untuk dinaikkan kelas melalui pendekatan UMKM,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut politikus Partai Demokrat itu, transformasi bansos menjadi program pemberdayaan ekonomi harus dibarengi dengan penataan data penerima bantuan agar seluruh program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos merupakan salah satu cara efektif untuk menghemat keuangan negara sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Bagaimana juga mengintegrasikan dari program-program tersebut supaya bisa terkontrol dengan baik. Tepat sasaran yang penting. Karena ketepatan sasaran juga adalah bagian dari penghematan keuangan negara,” katanya.
Herman mendorong pemerintah membuka akses yang lebih luas bagi penerima bansos untuk memperoleh pembiayaan usaha, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, masyarakat yang selama ini bergantung pada bantuan sosial perlu diberi kesempatan mengembangkan usaha agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.
Selain akses permodalan, ia juga menilai pemerintah perlu membantu membuka akses pasar bagi pelaku UMKM sehingga usaha yang dijalankan masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Membuka akses pasar, membuka akses permodalan, dan bahkan pendekatan KUR yang sangat besar ini bisa didekatkan kepada masyarakat yang saat ini mereka memang menerima bantuan sosial dari berbagai sektor,” jelasnya.
Herman berharap perubahan paradigma bansos tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan negara tidak hanya diukur dari transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu mengangkat perekonomian rakyat.
“Ending-nya adalah juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira ini penting,” pungkasnya (red)
Berita terkait
