JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengingatkan pemerintah agar tidak salah menentukan prioritas dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, pembelian alutsista harus mengutamakan interoperabilitas antarsistem sekaligus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara agar tidak menjadi beban anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Syamsu Rizal dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut membahas persetujuan kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki serta Indonesia dengan Malaysia. Komisi I DPR RI menyetujui proses ratifikasi, namun memberikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan anggaran dan aspek teknis pengadaan alutsista.
Syamsu menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki alutsista dari berbagai negara dengan sistem teknologi yang berbeda.
“Kita punya alutsista ada yang dari Eropa, Amerika, China, dan India. Karena itu harus ada jaminan bahwa interoperabilitasnya tetap ada. Jangan sampai kita beli satu terus yang lain itu tidak bisa operate, tidak bisa connect, platformnya tidak sama,” tegas Syamsu.
Ia menilai kompatibilitas antarsistem persenjataan menjadi faktor penting agar seluruh alutsista dapat dioperasikan secara efektif dalam mendukung pertahanan negara.
Selain itu, Politisi Fraksi PKB tersebut mengingatkan pentingnya pengawasan DPR terhadap pembiayaan pengadaan alutsista. Dengan kondisi anggaran negara yang terbatas, pemerintah diminta menyusun skala prioritas secara matang sebelum memutuskan pembelian.
Menurut Syamsu, pemerintah perlu menentukan jenis alutsista yang paling mendesak berdasarkan kebutuhan strategis nasional dan nilai manfaat yang diperoleh.
“Kita akan susun skala prioritasnya. Apa kita mau beli jet tempur, rudal, atau kapal terlebih dahulu, karena kemampuan kita terbatas. Jadi harus ada skala prioritas. Sebenarnya apa yang paling urgent dan memiliki value advantage untuk kita. Sehingga dengan perbandingan-perbandingan itu kita selaraskan sesuai dengan kemampuan keuangan,” pungkasnya.
Ia berharap setiap kebijakan pengadaan alutsista ke depan tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga dilakukan secara efisien, terukur, dan tidak membebani ruang fiskal negara (red)
Berita terkait
