JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) agar tidak hanya memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan guru swasta. Menurutnya, seluruh tenaga pendidik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahdalena dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Mahdalena menilai kebijakan yang hanya memberikan prioritas kepada guru honorer di sekolah negeri berpotensi memunculkan ketidakadilan bagi guru swasta yang selama ini juga mengabdikan diri mencerdaskan generasi bangsa.
“Pak Menteri menjelaskan bahwa guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri sekitar 18 ribu akan diberikan prioritas, terus terang agak terenyuh hati saya karena di sini jelas-jelas guru swasta tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi saya ingin, ketika Pak Menteri memperjuangkan nasib para guru negeri, harus diikuti dengan memperjuangkan nasib para guru swasta juga,” tegasnya.
Menurut Mahdalena, persoalan kesejahteraan guru swasta sudah lama menjadi perhatian publik. Ia mengungkapkan banyak guru swasta yang aktif memperjuangkan haknya dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD hingga DPR RI karena kondisi penghasilan yang masih jauh dari layak.
Ia pun meminta Menteri Agama berkoordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah, termasuk Presiden, agar solusi terhadap kesejahteraan dan sistem penggajian guru swasta segera diwujudkan.
Selain itu, Mahdalena menyoroti keterlambatan pembayaran gaji guru di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan laporan yang diterimanya, masih ada guru yang belum menerima haknya selama empat hingga sebelas bulan.
“Saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua mengenai sabda Rasulullah SAW: ‘Perhatikanlah, bayarkanlah upah karyawan itu sebelum keringatnya mengering.’ Jadi saya pikir penggajian untuk para guru di bawah lingkungan Kemenag tolong diperhatikan. Pak Menteri beserta seluruh jajarannya harus lebih disiplin lagi,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Mahdalena menyatakan mendukung usulan tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun yang diajukan Kementerian Agama, dengan catatan dana tersebut benar-benar diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
“Terkait pengajuan anggaran, saya sangat support untuk pengajuan ABT-nya sekitar 6 triliun. Selama itu, anggaran itu benar-benar untuk mensupport para guru-guru,” pungkasnya (red)
Berita terkait
