JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR bersama Pemerintah menggelar rapat khusus untuk membahas langkah mitigasi menghadapi dinamika ekonomi global yang dinilai semakin tidak menentu. Selain membahas strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, rapat juga difokuskan pada upaya mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi perekonomian nasional.
“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” kata Dasco dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Dasco, koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras dalam menghadapi tantangan global. Rapat tersebut mempertemukan DPR RI dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, serta PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, serta Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama. Menurutnya, ketidakpastian global, termasuk kenaikan harga minyak dunia, telah memberikan tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat sehingga dibutuhkan koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga likuiditas melalui penyesuaian BI Rate menjadi 5,75 persen, yang diikuti peningkatan aliran modal ke instrumen keuangan domestik.
Di sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi APBN tetap terjaga. Hingga Mei 2026, defisit fiskal tercatat sebesar 0,7 persen dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit.
Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan sinergi antara DPR, Pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar kebijakan ekonomi nasional tetap responsif menghadapi dinamika global sekaligus menjaga stabilitas industri dalam negeri (red)
Berita terkait
