JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai langkah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” kata Dasco usai Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pimpinan DPR RI, serta anggota Komisi XI DPR RI.
Dasco menjelaskan, koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat saling mendukung dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah gejolak global yang masih berlangsung.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk merespons berbagai dampak global, termasuk kenaikan harga minyak yang berpotensi memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menambahkan, BI terus memperkuat kebijakan moneter melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, pengelolaan likuiditas, serta menjaga kepercayaan pasar agar aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal nasional masih berada dalam kondisi sehat. Hingga Mei 2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,7 persen dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen hingga akhir tahun.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk menjaga likuiditas perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha tetap tumbuh.
Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna memastikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras demi menjaga stabilitas ekonomi nasional (red)
Berita terkait
