JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohammad Said menilai ancaman terbesar perekonomian nasional saat ini bukan lagi kemiskinan ekstrem, melainkan terus menyusutnya kelas menengah yang mulai mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin saat menanggapi target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target tersebut kembali dipasang meski dua tahun sebelumnya belum berhasil direalisasikan.
Menurut Muhidin, kelompok masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem pada dasarnya telah banyak terbantu melalui berbagai program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah secara terarah.
“Yang disebut kemiskinan ekstrem itu untuk hidup pun tidak bisa. Jadi itu sudah hilang dengan bantuan-bantuan sosial yang teratur, terarah. Yang justru menjadi perhatian kita sekarang adalah kelas menengah, paling tidak jangan dia makan tabungan terus. Karena kalau tidak ini bahaya,” ujar Muhidin kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ia mengingatkan, melemahnya daya tahan ekonomi kelas menengah dapat menjadi persoalan serius apabila terus dibiarkan. Menurutnya, penggunaan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi mulai dirasakan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto memiliki pandangan berbeda. Ia menilai kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial.
“Kita akui memang ada penurunan kelompok menengah. Ini memang PR kita bersama. Saya harapkan dengan program-program yang ada di PKPN itu bisa mengikis angka kemiskinan, karena program PKPN itu menyentuh masyarakat langsung,” kata Wihadi.
Dalam laporan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar RAPBN 2027 disebutkan bahwa target kemiskinan ekstrem nol persen dan tingkat kemiskinan umum sebesar 6,0–6,5 persen telah disepakati bersama pemerintah. Namun Panja juga mengingatkan bahwa target serupa pernah dipasang dalam dua tahun terakhir, tetapi belum berhasil dicapai.
Karena itu, Banggar DPR meminta pemerintah memastikan berbagai program prioritas nasional, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta penyaluran bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) benar-benar mampu mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2027 (red)
Berita terkait
