JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia harus ditandai dengan menguatnya masyarakat yang kritis, dinamis, serta terbukanya kanal aspirasi rakyat yang sehat dan tidak dihalangi oleh siapa pun, termasuk oleh anggota parlemen dan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar Badan Sosialisasi MPR RI bersama Fraksi Partai Golkar MPR RI dan Pengajian Al-Hidayah di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Sarmuji menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh pemilu sebagai instrumen legitimasi pemerintah, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan.
“Ciri-ciri demokrasi yang matang adalah tumbuhnya masyarakat yang kritis dan dinamis, serta hadirnya kanal aspirasi rakyat yang baik. Anggota DPR selayaknya tidak membungkam aspirasi warga negara,” tegas Sarmuji.
Ia menjelaskan, pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam sistem politik karena menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, sekaligus memberikan legitimasi kepada penyelenggara negara.
Menurutnya, konsolidasi demokrasi juga ditopang oleh beberapa elemen penting, di antaranya institusi pemerintahan yang kokoh, penegakan hukum yang adil dan konsisten, kinerja ekonomi yang baik, serta budaya politik yang mendukung demokrasi.
Sarmuji juga menyoroti pentingnya desain sistem politik Indonesia yang ideal, termasuk sistem presidensial yang kuat, penyederhanaan jumlah partai politik, serta peningkatan kualitas rekrutmen calon legislatif agar lebih dekat dengan rakyat.
Ia menambahkan, perkembangan sistem politik pascareformasi 1998 telah membawa perubahan signifikan, termasuk sistem pemilu langsung yang membuat calon legislatif harus lebih dekat dengan konstituen, meski di sisi lain menimbulkan tantangan politik biaya tinggi.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga telah mengkaji sejumlah opsi reformasi sistem pemilu, termasuk sistem terbuka terbatas hingga wacana digitalisasi pemilu yang masih perlu dikaji dari sisi keamanan data dan integritas sistem.
Sarmuji juga mengingatkan adanya tantangan moral dalam pemilu seperti praktik politik uang, penggelembungan suara, hingga ancaman yang dapat merusak kualitas demokrasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Agun Gunandjar, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya pemahaman dan pengamalan 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aktivitas (red)
Berita terkait
