JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, kembali menegaskan sikap partainya dalam merespons posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut diri sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Sarmuji menyatakan bahwa Golkar menghormati sepenuhnya pilihan politik PDIP yang tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menilai efektivitas peran penyeimbang tersebut tetap menjadi ruang penilaian publik.
“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
Meski demikian, Sarmuji menekankan bahwa fungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem demokrasi tidak cukup hanya dinyatakan secara politik, tetapi harus terlihat dalam praktik nyata di parlemen maupun ruang publik.
Menurutnya, hingga saat ini publik masih menjadi pihak yang paling berhak menilai sejauh mana peran tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” tegasnya.
Pernyataan Sarmuji tersebut mempertegas dinamika hubungan politik antara Golkar dan PDIP, di tengah perdebatan soal posisi partai politik dalam mendukung atau mengkritisi pemerintahan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, seluruh peran politik pada akhirnya akan diuji oleh persepsi dan penilaian masyarakat luas (red)
Berita terkait
