JAKARTA, BERITA SENAYAN – PDI Perjuangan (PDIP) membalas sindiran Partai Golkar terkait posisi partai berlambang banteng moncong putih yang berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan, PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan dan tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari sistem demokrasi.
“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” kata Deddy Yevri Sitorus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Deddy, partai politik memang memperoleh keuntungan ketika berada di dalam pemerintahan karena memiliki akses terhadap kekuasaan. Namun, ia menilai pilihan berada di luar pemerintahan juga merupakan sikap politik yang sah dan harus dihormati.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Deddy menjelaskan, PDIP saat ini menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui peran di DPR RI. Menurutnya, keberadaan partai penyeimbang penting untuk memastikan demokrasi berjalan sehat di tengah dominasi partai-partai pendukung pemerintah.
“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” jelasnya.
Deddy juga mengingatkan bahwa perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia menilai tidak semua partai harus berada dalam pemerintahan untuk berkontribusi terhadap bangsa.
“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok. Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Pernyataan Deddy tersebut merupakan respons atas pernyataan sejumlah elite Partai Golkar yang sebelumnya mempertanyakan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP di luar pemerintahan (red)
Berita terkait
