JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menerapkan kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy karena berpotensi memengaruhi iklim investasi nasional jika tidak didukung regulasi yang kuat.
Hal itu disampaikan Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut Firman, kebijakan one gate policy memang bertujuan memperkuat kontrol pemerintah terhadap ekspor komoditas strategis. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu kekhawatiran pelaku usaha dan investor.
“Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight,” ujar Firman.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai pembangunan ekonomi nasional tidak dapat hanya mengandalkan APBN sehingga sektor swasta dan investasi tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
Ia menegaskan pemerintah perlu melibatkan Kadin dan pelaku usaha sebagai mitra strategis dalam setiap kebijakan ekonomi nasional agar dunia usaha tetap memiliki kepastian hukum.
“Pemerintah harus melihat bahwa negara ini tidak bisa dibangun hanya menggunakan postur APBN yang ada,” katanya.
Firman menjelaskan sektor padat karya seperti perkebunan sawit, minyak, dan gas bumi melibatkan investasi besar serta dukungan sektor perbankan nasional maupun internasional.
Karena itu, ia meminta pemerintah lebih memperkuat fungsi pengawasan dibanding mengambil alih seluruh mekanisme usaha.
“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian semuanya diambil alih,” tegasnya.
Dalam paparannya, Firman juga mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan serupa karena didukung tata kelola ekonomi yang matang. Sebaliknya, ia menilai Venezuela gagal akibat lemahnya kesiapan regulasi dan pengelolaan ekonomi.
Selain itu, Firman menyoroti pentingnya menjaga daya saing industri sawit nasional agar tidak kalah dari negara lain seperti Malaysia maupun negara-negara Afrika yang mulai mengembangkan perkebunan sawit.
“Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika,” pungkasnya (red)
Berita terkait
