JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah segera menerapkan sistem informasi satu pintu untuk menangani arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Papua Pegunungan.
Menurut Syamsu, langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi yang berpotensi memperluas konflik di tengah masyarakat.
“Kalau memungkinkan, informasi dibuat satu pintu. Akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan provokasi atau informasi yang tidak sesuai fakta harus segera diidentifikasi dan ditangani,” ujar Syamsu Rizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Politisi PKB itu meminta Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pemerintah daerah bergerak cepat mengelola informasi secara komprehensif agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh isu liar.
Ia mengingatkan konflik di Wamena saat ini sudah menjadi perhatian nasional sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi.
Bentrok antarsuku yang melibatkan Suku Pirime (Lanny) dan Suku Kurima (Woma) di Kabupaten Jayawijaya diketahui menewaskan 13 orang dan menyebabkan 19 lainnya luka-luka. Konflik dipicu persoalan lama terkait denda adat pascakecelakaan lalu lintas pada 2024.
Syamsu menilai salah satu ancaman terbesar dalam situasi konflik adalah berkembangnya narasi provokatif di media sosial yang dapat memperkeruh keadaan dan memicu solidaritas kelompok secara lebih luas.
Karena itu, ia juga meminta Tentara Nasional Indonesia ikut memperkuat langkah mitigasi melalui pengamanan dan mediasi antarkelompok yang bertikai.
“Intinya adalah bagaimana mengkanalisasi dan melokalisasi konflik ini agar tidak menyebar. Mediasi harus dilakukan secepat mungkin,” tegasnya.
Komisi I DPR RI, lanjut Syamsu, akan terus memantau perkembangan konflik Wamena dan mendorong langkah strategis bersama pemerintah serta aparat keamanan agar situasi segera kondusif kembali (red)
Berita terkait
