JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina menegaskan DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah, termasuk kualitas hotel, katering, hingga layanan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Selly menjelang keberangkatan kloter pertama Timwas Haji DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (16/5/2026).
“Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi,” ujar Selly.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, DPR telah memetakan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian selama musim haji berlangsung. Selain layanan kesehatan, DPR juga menyoroti kualitas konsumsi yang mulai dikeluhkan sebagian jemaah.
Menurut Selly, menu katering yang kurang sesuai dengan selera Nusantara berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
Tak hanya itu, DPR juga menerima laporan mengenai hotel yang dinilai tidak layak untuk digunakan kembali pada musim haji mendatang. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama Kementerian Agama Republik Indonesia.
Selly mengungkapkan adanya dugaan overkapasitas hotel di Makkah, khususnya di sektor 4 dan sektor 9. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, terdapat kamar hotel yang diisi enam tempat tidur meski kapasitas idealnya hanya untuk empat orang.
“Ini menjadi evaluasi kami, apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait,” katanya.
Menurut Selly, dengan jumlah sekitar 203 ribu jemaah haji reguler, kapasitas hotel yang telah disiapkan pemerintah seharusnya mampu menampung seluruh jemaah tanpa harus memaksakan kapasitas kamar.
Di sisi lain, DPR mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencegah keberangkatan haji ilegal melalui koordinasi lintas kementerian, imigrasi, dan aparat bandara.
Namun demikian, Selly menilai sosialisasi terkait aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi masih perlu diperkuat, termasuk larangan mendokumentasikan area privat milik warga Saudi yang dapat berujung sanksi hukum.
“Informasi seperti ini harus disampaikan jauh-jauh hari agar tidak terlambat diterima jemaah,” ujarnya.
Selly juga menyoroti laporan adanya jemaah yang terpisah dari rombongan di hotel sehingga distribusi makanan menjadi terganggu.
“Tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter karena itu akan menyulitkan distribusi makanan,” tegasnya (red)
Berita terkait
