JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, mendesak aparat penegak hukum membongkar jaringan sindikat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal menyusul tragedi tenggelamnya kapal pengangkut 37 PMI non-prosedural di perairan Malaysia. Peristiwa tersebut dilaporkan menyebabkan 14 orang hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian.
Menurut Mafirion, tragedi tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai kecelakaan laut biasa. Ia menilai insiden itu menjadi bukti lemahnya pengawasan negara terhadap praktik pengiriman PMI ilegal yang selama ini terus berlangsung.
“Jangan hanya berhenti pada korban. Aparat harus membongkar jaringan yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Kalau sindikatnya tidak diputus di hulu, tragedi memilukan seperti ini akan terus berulang,” ujar Mafirion di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menyoroti masih bebasnya aktivitas perekrut PMI ilegal di sejumlah daerah kantong migran, termasuk di Tanjungbalai Asahan. Menurutnya, praktik perdagangan manusia tersebut telah berlangsung lama dan melibatkan jaringan yang terorganisir.
Legislator PKB itu meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada proses evakuasi dan penanganan korban, tetapi juga melakukan pengusutan menyeluruh terhadap aktor intelektual di balik bisnis ilegal tersebut.
Selain itu, Mafirion menilai persoalan PMI ilegal di Malaysia telah menjadi masalah kronis yang berlangsung selama puluhan tahun. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja migran, tetapi juga anak-anak mereka yang terancam kehilangan status kewarganegaraan serta akses pendidikan.
“Ketika warga terpaksa mempertaruhkan nyawa lewat jalur ilegal, itu bukti negara gagal menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman dan mudah diakses. Anak-anak mereka kehilangan hak pendidikan dan identitas. Negara tidak boleh terus membiarkan situasi ini,” tegasnya.
Mafirion juga mendorong keterlibatan aktif Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban selamat maupun keluarga korban. Ia berharap tragedi ini menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan PMI dan edukasi masyarakat mengenai migrasi aman.
“Keselamatan warga negara adalah tanggung jawab utama. Pemerintah harus benar-benar serius memberantas praktik ini dari hulu sampai hilir, bukan sekadar responsif saat ada jatuh korban,” pungkasnya (red)
Berita terkait
