JAKARTA, BERITA SENAYAN – Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara republik merupakan milik seluruh rakyat, bukan individu atau kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5/2026).
“Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?” tegas Megawati.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan umum, khususnya terkait pemilihan presiden.
Ia menekankan pentingnya mempertahankan sistem pemilihan langsung sebagai bagian dari amanat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada pemimpin nasional.
“Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” ujarnya.
Megawati mengingatkan bahwa presiden yang dipilih langsung oleh rakyat harus menjaga kedaulatan politik dan ekonomi, serta tidak membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran konstitusi.
Selain itu, ia juga mengkritik adanya kecenderungan penyeragaman di lembaga negara, baik legislatif maupun yudikatif, yang dinilai dapat mengancam independensi dan keadilan hukum.
Menurutnya, budaya “asal bapak senang” dan mentalitas “siap komandan” tidak boleh merambah ke ranah sipil dan hukum karena berpotensi menggerus prinsip keadilan.
Megawati juga mengapresiasi integritas akademik Prof. Arief Hidayat yang pernah menyampaikan dissenting opinion saat menjabat di Mahkamah Konstitusi.
Ia pun mengajak kalangan akademisi dan mahasiswa untuk terus menjaga keberpihakan hukum terhadap kebenaran dan keadilan.
“Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Getarkan suara hati nurani untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
